FSH Online, Yogyakarta – Pendidikan hukum di perguruan tinggi Islam memasuki fase yang menuntut keberanian melakukan pembaruan. Perubahan teknologi, kebutuhan dunia kerja dan kompetisi global membuat Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) PTKIN perlu bergerak dari sekadar mempertahankan program yang ada menuju desain akademik yang lebih adaptif. Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan...Read More
SEMARANG — Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang mengangkat isu otoritas keagamaan perempuan dalam International Guest Lecture, Senin (5/10/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Nor Ismah, M.A., Ph.D., peneliti National University of Singapore (NUS), untuk membahas dinamika otoritas keagamaan perempuan di Asia Tenggara. Kegiatan yang berlangsung di Teater ISDB FSH UIN Walisongo itu mengusung tema...Read More
Oleh: Dr. H. Tolkah, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang FSH Online, Semarang- Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun 2026, peringatan ini mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata dalam upacara. Ia menyimpan pertanyaan penting: sejauh mana...Read More
Oleh: Drs. Abdul Hakim, M.Ag. Kabag. TU Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Belakangan ini ada satu hal yang semakin sering dibicarakan di ruang kerja: Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini datang dengan kemampuan yang luar biasa. Ia bisa membantu menulis, mengolah data, merangkum dokumen, mencari informasi, membuat desain, bahkan membantu menyelesaikan pekerjaan yang...Read More
FSH Online, Semarang – Bagi sebagian masyarakat, persoalan hukum bukan hanya soal benar atau salah. Ada persoalan lain yang sering muncul lebih dahulu: ke mana harus meminta bantuan dan bagaimana membayar jasa hukum ketika kemampuan ekonomi terbatas. Di titik inilah organisasi bantuan hukum memiliki peran penting untuk menjaga agar akses terhadap keadilan tidak hanya...Read More
FSH Online, Semarang – Akreditasi bagi organisasi bantuan hukum bukan sekadar persoalan sertifikat. Di balik proses tersebut terdapat tuntutan yang lebih mendasar: memastikan lembaga memiliki sumber daya, pengalaman penanganan perkara dan tata kelola yang memadai untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Persoalan tersebut menjadi fokus studi banding LKBH Universitas Islam Indonesia (UII) ke LPKBHI...Read More
