Oleh:
Dr. H. Ahmad Syifaul Anam, S.H.I., M.H.
Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
Pertama-tama, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. (HC) KH. Slamet Hambali, MSI atas penganugerahan Doktor Honoris Kausa pada bidang Ilmu Falak oleh UIN Walisongo Semarang.
Lebih dari itu, saya memandang bahwa Dr. (HC) KH. Slamet Hambali, MSI tidak saja sebagai mahaguru ilmu falak yang professional, sangat cerdik, kreatif, dan santun, namun beliau juga menjadi teladan dalam kebijaksanaan dan sikap kenegarawanan. Sikap ini terlihat jelas dari sikap moderatisme dan toleransi di tengah – tengah perbedaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia yang hingga kini entah sampai kapan akan berakhir.
Di tengah dinamika perbedaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, kita membutuhkan sosok ulama yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu, tetapi juga kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Sebab, persoalan ilmu falak, khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, bukan semata-mata persoalan astronomis dan matematis. Di dalamnya terdapat dimensi fikih, otoritas keagamaan, sosial kemasyarakatan, bahkan kepentingan menjaga persatuan umat. Dalam konteks inilah, Dr. (HC). KH. Slamet Hambali, M.S.I. layak disebut sebagai salah satu begawan falak Indonesia yang memiliki keistimewaan: sangat mendalam keilmuannya, tetapi tetap rendah hati, bijaksana, dan menghormati otoritas pemerintah.
Kapasitas keilmuan KH. Slamet Hambali tidak perlu diragukan. Beliau merupakan salah satu figur penting dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia, khususnya dalam tradisi keilmuan falak yang berkembang di lingkungan UIN Walisongo Semarang. Pengabdian beliau dalam mengajarkan ilmu falak telah berlangsung sejak dekade 1970-an hingga sekarang, baik melalui pendidikan informal di lingkungan pesantren maupun pendidikan formal di perguruan tinggi. Rentang pengabdian yang sangat panjang ini menunjukkan bahwa beliau bukan sekadar akademisi yang menguasai teori, melainkan seorang pendidik yang telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk menjaga, mengembangkan, dan mentransmisikan ilmu falak kepada generasi berikutnya.
Pengabdian beliau juga melampaui ruang kelas. Keterlibatannya dalam berbagai lembaga dan organisasi falak nasional, seperti Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia, Lembaga Falakiyah PBNU, serta Asosiasi Dosen Ilmu Falak Indonesia, memperlihatkan pengakuan terhadap kapasitas dan pengalaman keilmuannya. Beliau menjadi bagian dari ekosistem pengembangan ilmu falak nasional, baik dalam ranah akademik, kelembagaan, maupun praktik hisab dan rukyat.
Hampir setiap menjelang momentum penentuan awal bulan kamariah, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, nama KH. Slamet Hambali menjadi salah satu rujukan penting. Beliau sering diminta memberikan pandangan dan penjelasan mengenai kemungkinan jatuhnya awal bulan kamariah, baik oleh Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas. Kehadirannya dalam berbagai seminar dan diskusi ilmiah, keterlibatannya secara langsung dalam kegiatan rukyatulhilal, serta penampilannya sebagai narasumber di berbagai televisi nasional menunjukkan bahwa kepakarannya tidak hanya diakui dalam lingkungan akademik, tetapi juga dipercaya oleh publik.
Akan tetapi, menurut saya, keistimewaan KH. Slamet Hambali justru tidak berhenti pada kedalaman ilmu dan luasnya pengakuan tersebut. Ada kualitas lain yang jauh lebih penting, yakni kebijaksanaan dalam menempatkan keahlian ilmiah di tengah kehidupan berbangsa dan beragama.
Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks dalam penentuan awal bulan kamariah. Perbedaan metode, kriteria visibilitas hilal, pendekatan fikih, serta otoritas kelembagaan sering kali melahirkan perbedaan keputusan. Bahkan, dalam beberapa momentum, perbedaan tersebut berkembang menjadi perdebatan publik yang tidak selalu produktif. Dalam situasi seperti ini, seorang ahli falak memiliki otoritas epistemik untuk menjelaskan hasil perhitungan, menguji argumentasi, dan menyampaikan pandangan ilmiahnya. Namun, otoritas keilmuan tidak serta-merta menjadikan seseorang berhak mengabaikan otoritas kelembagaan yang memiliki mandat untuk mengambil keputusan bagi kepentingan masyarakat luas.
Di sinilah KH. Slamet Hambali memberikan teladan yang sangat berharga. Meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman keilmuan yang sangat kuat, beliau tidak menjadikan pendapat pribadinya sebagai satu-satunya kebenaran yang harus diikuti. Beliau tidak menggunakan otoritas keilmuannya untuk mempertajam kontroversi, merendahkan pendapat yang berbeda, atau membangun klaim bahwa metode dan pandangannya paling benar. Sebaliknya, beliau menunjukkan sikap yang proporsional: ilmu harus disampaikan secara terbuka dan argumentatif, tetapi ketika pemerintah telah mengambil keputusan melalui mekanisme yang berlaku, keputusan tersebut patut dihormati dan diikuti dalam kerangka kehidupan bernegara.
Sikap ini penting dipahami secara akademik. Menghormati keputusan pemerintah bukan berarti meniadakan kebebasan berpikir atau menghapus perbedaan metodologis. Seorang ilmuwan tetap memiliki ruang untuk mengkritisi, menguji, dan mengembangkan argumentasi berdasarkan kaidah keilmuan. Namun, terdapat perbedaan antara menyampaikan kebenaran ilmiah dan mengelola konsekuensi sosial dari sebuah keputusan keagamaan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki mekanisme penetapan awal bulan kamariah yang melibatkan pertimbangan keilmuan, keagamaan, dan kelembagaan. Menghormati mekanisme tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial seorang ahli.
Dalam perspektif fikih siyasah, sikap demikian sejalan dengan pentingnya menjaga kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan mencegah kemudaratan akibat konflik sosial. Prinsip ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat juga memiliki landasan dalam QS. An-Nisa’ ayat 59:
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ….
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Tentu, ketaatan tersebut bukan ketaatan tanpa batas, tetapi merupakan penghormatan terhadap otoritas yang sah dalam mengatur kepentingan bersama.
Bagi saya, inilah makna sesungguhnya seorang begawan falak. Kebesaran seorang ahli tidak hanya diukur dari kemampuannya menghitung posisi Matahari dan Bulan, menguasai algoritma astronomi, atau menentukan kemungkinan visibilitas hilal. Kebesaran itu juga tercermin dari kemampuannya mengendalikan ego intelektual, menghormati perbedaan, dan menempatkan kepentingan umat di atas ambisi untuk memenangkan pendapat pribadi.
- Slamet Hambali mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semestinya semakin besar pula kebijaksanaannya. Beliau memperlihatkan bahwa menjadi ahli falak bukan hanya tentang ketepatan hisab dan kecermatan rukyat, melainkan juga tentang kedewasaan dalam menyikapi perbedaan dan tanggung jawab menjaga harmoni sosial.
Pada akhirnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan ahli falak yang cerdas dan produktif, tetapi juga begawan falak yang bijaksana. Sosok yang mampu menjaga tradisi keilmuan, mengembangkan sains, menghormati otoritas, dan merawat persatuan umat. Dalam diri Drs. KH. Slamet Hambali, M.S.I., kita menemukan teladan itu: seorang begawan falak yang teguh dalam ilmu, santun dalam perbedaan, dan bijaksana dalam bernegara.
Akhirnya, sekali lagi saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. HC KH. Slamet Hambali, MSI. Semoga penganugrahan ini menjadi bentuk pengakuan yang layak atas dedikasi panjang beliau, sekaligus inspirasi bagi anak bangsa khususnya untuk para pembelajar ilmu falak di UIN Walisongo Semarang untuk mengembangkan ilmu falak dengan menunjukkan sikap moderat, toleransi, dan keluhuran budi. Nafaa’na Allahu bi ulumikumfi al-daraini. Amin.
