FSH Online, Yogyakarta – Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dituntut tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga mampu membaca perubahan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Dekan FSH PTKIN se-Indonesia yang berlangsung di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 5–8 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. H. Tolkah, M.A. turut hadir dalam pertemuan tersebut. Tolkah didampingi Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, Kepala Bagian Tata Usaha serta Tim Humas FSH.
Pertemuan para pimpinan fakultas hukum dan syariah PTKIN menjadi ruang untuk membicarakan arah pengembangan kelembagaan di tengah perubahan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif.
Salah satu gagasan yang mencuat disampaikan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. dalam agenda gala dinner.
Noorhaidi mendorong adanya terobosan dalam pengembangan Fakultas Syariah dan Hukum agar mampu bergerak menuju level internasional. Menurut gagasan yang disampaikan, internasionalisasi tidak cukup diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu masuk ke pengembangan akademik, jejaring, riset dan program studi.
Pembicaraan juga menyentuh wacana pengembangan nomenklatur program studi. Salah satu gagasan yang muncul adalah kemungkinan mengintegrasikan sejumlah program studi hukum yang dinilai memiliki daya tarik pasar kerja lebih terbatas ke dalam nomenklatur Ilmu Hukum Islam.
Wacana tersebut tentu masih membutuhkan kajian akademik dan kebijakan lebih lanjut. Namun, gagasan itu menunjukkan bahwa PTKIN perlu terus mengevaluasi desain pendidikan hukumnya agar tetap relevan dengan perubahan zaman.
Dunia hukum berkembang jauh lebih cepat dibandingkan beberapa dekade lalu. Digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, perdagangan lintas negara, perlindungan data, lingkungan hingga perkembangan hukum bisnis menghadirkan kebutuhan baru terhadap kompetensi lulusan hukum.
Di sisi lain, Fakultas Syariah dan Hukum memiliki kekuatan khas berupa tradisi keilmuan Islam yang dapat menjadi basis untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih kontekstual.
Dalam konteks tersebut, FSH UIN Walisongo memiliki posisi strategis untuk terus mengembangkan pendidikan hukum yang mempertemukan khazanah hukum Islam dengan dinamika hukum nasional dan global.
Kehadiran Dekan FSH UIN Walisongo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perspektif dan jejaring pengembangan fakultas. Pertukaran pengalaman antarpimpinan FSH PTKIN memungkinkan setiap fakultas melihat praktik baik dari institusi lain sekaligus membaca tantangan yang sama-sama dihadapi.
Noorhaidi juga menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya pertemuan Dekan FSH PTKIN se-Indonesia. Forum semacam ini dinilai penting karena masa depan pendidikan hukum Islam membutuhkan komunikasi dan kerja bersama lintas perguruan tinggi.
Pertemuan di Yogyakarta akhirnya tidak hanya menjadi agenda rutin para dekan. Ada pertanyaan lebih besar yang sedang dihadapi FSH PTKIN: bagaimana menjaga identitas keilmuan Islam sekaligus memastikan lulusan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia profesi dan perkembangan global.
Bagi FSH UIN Walisongo, tantangan tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat kualitas akademik, memperluas jejaring, mengembangkan inovasi pembelajaran dan membawa kajian syariah serta hukum ke ruang diskursus yang semakin luas.
