FSH Online, Semarang – Sebuah lembaga peradilan tidak cukup hanya memiliki kewenangan yang kuat. Ia juga membutuhkan sesuatu yang jauh lebih sulit dibangun: kepercayaan masyarakat. Ketika integritas hakim dipertanyakan, kepercayaan terhadap hukum ikut dipertaruhkan.
Persoalan aktual tersebut dibawa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang ke ruang akademik melalui Guest Lecture bertema “Pengawasan Hakim dan Reformasi Peradilan: Memperkuat Integritas Komisi Yudisial untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan”, Selasa (8/9/2026).
Bertempat di Ruang Theatre Gedung Qodri Azizy IsDB FSH, sekitar 200 mahasiswa mengikuti diskusi yang mempertemukan perspektif praktisi lembaga negara dengan akademisi hukum.
Hadir sebagai guest speaker Dr. Abhan, S.H., M.H., Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI. Sementara Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. tampil sebagai academic speaker. Forum dimoderatori Dr. M. Najibur Rohman, M.S.I.
Dekan FSH UIN Walisongo Dr. H. Tolkah, M.A. membuka kegiatan secara langsung. Para Wakil Dekan, Kabag TU, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Tim Akademik FSH turut hadir.
Tolkah menilai pembicaraan mengenai integritas peradilan memiliki relevansi kuat bagi mahasiswa hukum. Kampus harus menjadi ruang yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya mengetahui bagaimana hukum seharusnya bekerja, tetapi juga berani mendiskusikan tantangan ketika hukum diterapkan.
“Kepercayaan masyarakat merupakan modal yang sangat penting bagi penegakan hukum. Karena itu, calon-calon sarjana hukum perlu memiliki kompetensi sekaligus integritas. FSH ingin mahasiswa memperoleh perspektif langsung dari institusi yang terlibat dalam menjaga kehormatan dan perilaku hakim,” kata Tolkah.
Tema tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini dapat mengikuti proses penegakan hukum dengan cepat melalui media dan ruang digital. Putusan, perilaku aparat, hingga proses penanganan perkara mendapatkan perhatian luas. Publik semakin kritis dan menuntut lembaga peradilan bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas.
Dalam konteks itulah pengawasan hakim mempunyai posisi strategis. Pengawasan bukan dimaksudkan untuk melemahkan independensi hakim, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan profesi dan memastikan independensi berjalan bersama tanggung jawab etik.
Forum juga menyoroti pentingnya reformasi peradilan yang berkelanjutan. Perbaikan sistem harus berjalan bersama penguatan kualitas sumber daya manusia. Sebab aturan yang baik tetap membutuhkan manusia yang memiliki keberanian moral untuk menjalankannya.
Pertemuan praktisi dan akademisi tersebut menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa FSH. Persoalan yang selama ini mereka pelajari melalui teori dapat dibaca dalam konteks kelembagaan dan dinamika penegakan hukum yang sesungguhnya.
Inilah model pembelajaran yang terus dikembangkan FSH UIN Walisongo: mendekatkan ruang kuliah dengan ruang praktik hukum.
Pada akhir acara, Dekan FSH menyerahkan penghargaan dan cinderamata kepada pembicara.
Guest Lecture ini sekaligus menegaskan orientasi FSH UIN Walisongo dalam mempersiapkan generasi hukum yang tidak hanya cakap membaca pasal, tetapi juga mampu membaca rasa keadilan masyarakat.
Sebab masa depan peradilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa lengkap hukum ditulis. Ia juga ditentukan oleh seberapa besar masyarakat percaya kepada orang dan lembaga yang menegakkannya.
